Spread the love

Reporter Cino Tre Sollistino melaporkan

Jakarta – PT Semen Indonesia (SIG) menggandeng Asisten Sekretaris Bidang Kependudukan dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Negeri Republik Indonesia untuk menangani kasus hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.pragmatic demo

Hal ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama para pihak oleh Direktur SIG, Presiden Donny Arsal, dan Wakil Jaksa Penuntut Umum, Ferry Wibisono.

Dhoni mengatakan kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha di bidang sipil dan administrasi pemerintahan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Doni mengatakan Jamdaton dapat memberikan pencerahan dan gambaran bagi perusahaan terkait pembatasan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terkadang dewan harus mengambil tindakan yang relatif spekulatif untuk menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan. Namun, sebelum mengambil keputusan bisnis, dewan harus memperhatikan unsur-unsur aturan penilaian komersial yang terkandung dalam undang-undang sebagai dasar pertimbangan (penilaian bisnis) ketika mengambil keputusan bisnis, ”kata Donnie dalam sebuah pernyataan, Senin. 2022-06-27).

Phiri mengatakan, Jamdatun memberikan layanan terkait aspek hukum serta mitigasi risiko hukum dan aspek GCG agar benar secara hukum dalam mengambil keputusan, serta terhindar dari risiko hukum sehubungan dengan mitigasi risiko hukum, termasuk otorisasi yang tepat.

Kerjasama ini meliputi pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (JPN) dalam perkara perdata dan administrasi pemerintahan dan pemberian pertimbangan hukum oleh JPN melalui pemberian pendapat hukum (legal opinion), bantuan hukum (legal assistance) dan audit hukum ( Pemeriksaan Hukum).

JPN juga memberikan jasa hukum dalam rangka penyediaan dan pengembalian dana atau aset pemerintah serta mendukung kewenangan pemerintah melalui perundingan, arbitrase, dan fasilitasi.

Kerjasama ini juga mencakup kerjasama lainnya dalam rangka mitigasi risiko hukum, antara lain anti korupsi dan peningkatan efisiensi sumber daya manusia, antara lain pelatihan bersama nasional dan internasional, sosialisasi, magang, dan pembekalan tenaga ahli.

Leave a Reply

Your email address will not be published.