Spread the love

Pemantau Kebijakan Publik Jakarta Trubus Rahadiansyah dari Universitas Trisakti mengkritik rencana pemerintah mencabut status pekerja tidak tetap pada 28 November 2023.slot deposit

Tropos mengatakan, penghapusan staf honorer akan berdampak negatif pada pelayanan publik. Mengingat jumlah tenaga honorer yang dapat direkrut oleh masing-masing kementerian/lembaga pemerintah sedikit, bukanlah jumlah yang sedikit.

Tropus mengatakan kepada Merdeka.com di Jakarta, Jumat (3/6/2022) “Rencana pencopotan tenaga honorer ini otomatis akan menghentikan layanan publik seperti penerbitan sertifikat tanah.”

Menanggapi hal itu, Tropos mendesak pemerintah untuk menunda implementasi kebijakan pemecatan pekerja honorer dalam waktu dekat. Sejak itu, ada sejumlah efek samping yang mengancam layanan dan operasi publik.

“Ya bagus aktingnya,” pungkas Tropos.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Mesin Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjigo Komolo mengeluarkan Peraturan Menteri No. B/185/M.SM.02.03/2022 yang resmi diterbitkan pada 31 Mei 2022. Aturan ini menegaskan bahwa ketentuan ini akan dicabut. kehormatan kehormatan. Pekerja mulai 28 November 2023.

Dalam sambutannya, Menteri Ziju menyebutkan bahwa staf ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Ini adalah UU No. 2014 tentang Pasal 6 ASN. Lihat 5. Pasal 8 aturan tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN ada sebagai anggota badan nasional.

Dan surat itu mengutip surat pada Kamis (6 Februari) dan menulis, “Kehendak pemerintah untuk sepenuhnya menangani pekerja tidak tetap yang bekerja di instansi pemerintah.”

Pasal 2.1(1) mengatur bahwa jabatan ASn yang dapat diisi PPPK meliputi JF dan JPT. JPT yang dapat dibuat dalam PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah beberapa JPT utama dan beberapa JPT perantara.

Pasal 96 ayat (1) kemudian menyebutkan bahwa PPK melarang pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Ayat (2) menyebutkan bahwa larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang mempekerjakan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ada. .

Pasal 99(1) mengatur bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pegawai yang tidak dipekerjakan di sektor pelayanan publik dan pegawai instansi pemerintah termasuk pegawai yang bekerja di perusahaan tidak terstruktur, dan instansi pemerintah termasuk pegawai yang bekerja di perusahaan tidak terstruktur. Badan Usaha Struktural dan Instansi Pemerintah Maju. Pola pengelolaan keuangan organisasi pelayanan publik/daerah.

Reporter: Sulaiman

Sumber: Merdeka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.