Spread the love

Banyuwangi – Surat Perda Perlindungan Janda yang diajukan anggota Fraksi PPP DPRD Banyuwangi menuai komentar banyak pihak.situs gacor

Salah satunya datang dari Muhammad Hoyron, pemerhati perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Hoiron menilai gagasan fraksi PPP itu bagus tapi tidak tepat.

Pada Sabtu, 28 Mei 2022, dia mengatakan, “Jika solusi yang ada adalah poligami, tentu akan menimbulkan masalah baru. Kebanyakan istri tidak ingin suaminya berpoligami, jadi terutama istri yang berstatus ASN tidak bisa dipoligami. diganggu oleh suami mereka.” Karena saya tidak ingin berpoligami.” Sabtu (28-05-22).

Hoiron menambahkan bahwa dampaknya akan menimbulkan masalah baru: potensi perceraian dari pernikahan lama.

Akibatnya, angka perceraian dan jumlah janda tidak berkurang, melainkan meningkat. Aturan perkawinan diatur dalam Pasal 74 Nomor 1 UU Perkawinan.

Menurutnya, cara terbaik untuk mengatasi masalah kesejahteraan janda adalah dengan memberikan alternatif yang memampukan para janda.

Tidak jarang para janda memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sampai saat itu, Anda harus khawatir.

Namun, masih ada kemungkinan Raperda akan masuk dalam daftar program pembentukan peraturan daerah, dan usulan Raperda dapat diterima, sehingga pengajuan harus dilakukan 5 bulan sebelum pengesahan APBD terkait perda.

Sofiandi mengatakan, verifikasi APBD terkait Propemperda biasanya dilakukan pada November.

Jadi kalau serius, masih ada kemungkinan Fraksi PPP akan memperjuangkan Raperda.

“Persyaratan usulan Perda antara lain uraian singkat atau sederhana tentang judul redaksi Perda, latar belakang, dan ruang lingkup pasal. Selain itu, ketentuan tentang asas, tujuan dan manfaat harus sesuai,” ujarnya.

Selama ini Raperda masih sebatas surat dan dikomunikasikan hanya secara lisan.

Yang mengejutkan adalah kebebasan poligami bagi orang kaya.

Basir mengatakan jika latar belakang pemikiran tersebut berawal dari kekhawatirannya melihat tingginya angka perceraian di Banyuwangi.

Karena itu, menurutnya, nasib janda harus diperhitungkan. Selain itu, pemerintah daerah harus memberikan pelatihan kejuruan agar perekonomian mereka dapat stabil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.