Spread the love

Wartawan Reza Dini melaporkan

Jakarta – Komisioner VII FPKS DPR RI, Mulyanto, menolak rencana pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Protect untuk pembelian minyak goreng (Migor).gacor kasino

Menurut dia, akar permasalahan migrasi bukan karena konsumsi yang meningkat, melainkan dari sisi produksi dan distribusi.

‘Pemerintah seharusnya tidak saling mengubah kebijakan perdagangan minyak goreng curah (MEG) mereka melalui coba-coba, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Misalnya kebijakan menggunakan aplikasi Care-Protect untuk kolektor – Buyer Immigration’,” kata Molyanto kepada wartawan, Senin, 27 Juni 2022.

Dia juga meminta pemerintah untuk fokus pada penyelesaian masalah yang mendasar daripada membuat kebijakan yang dapat menciptakan masalah baru.

Menurutnya, ide menggunakan aplikasi Peduli Protect akan menyulitkan komunitas kecil.

Molyanto menambahkan, mayoritas pengguna pendatang adalah pelaku usaha kecil, usaha kecil, dan usaha mikro yang belum mengenal teknologi smartphone.

Ditambahkannya, “Pemaksaan ini akan mempersulit rakyat. Saat ini, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam memilih kebijakan untuk masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat.”

“Sebenarnya situasi saat ini aneh dan kontradiktif. Di satu sisi, stok CPO di tangki penimbunan melimpah, dan harga TBS untuk pekebun turun hingga hampir Rp 500 per kg. Namun di sisi lain, masih ada kurangnya migrasi massal dan harga Ini lebih murah. Ini jauh lebih tinggi dari HET. “

Politisi sering dipanggil Pak Mull.

Ringkasnya, Mulyanto menambahkan bumper CPO harus dibawa secara massal dari pabrik.

Selain hal di atas, Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera menghilangkan dualitas pasar imigrasi massal: pasar grosir yang mengandalkan distributor/agen resmi pemerintah untuk harga HET dan pasar imigrasi berbasis distributor gratis dengan harga yang tidak dikendalikan oleh pemerintah. .

Adanya tumpang tindih pasar dan kesenjangan harga dalam imigrasi massal jelas tidak sehat. Ini akan membawa kompleksitas dan masalah baru ke pasar.

Karena itu, dia meminta pemerintah mempercepat pembentukan agen imigrasi resmi secara besar-besaran dari awal bendera merah dan menghentikan peredaran migran informal.

Sebagai acuan, pemerintah akan mulai menata kembali sistem penjualan minyak goreng massal untuk masyarakat mulai Senin 27 Juni 2022.

Untuk membeli minyak goreng dalam jumlah banyak, Anda harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Leave a Reply

Your email address will not be published.