Spread the love

Laporan Pers, Larasati Dyah Utami

Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengharapkan oligarki menggunakan alat yang sama untuk memenangkan calon presiden dan wakil presiden (wapres) 2024.situs judi

Oleh karena itu, PB PMII mendesak agar pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak memilih calon presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan oligarki.

Wakil Sekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Wasekjen) Hasnu berharap masyarakat Indonesia tidak memilih presiden yang bijak dan stakeholder sehingga aturannya untuk kepentingan bisnis.

Hasno, Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, kepada beberapa media, Jumat (24 Juni 2020).

Ia menjelaskan, capres dan cawapres yang mencalonkan diri pada 2024 tidak bisa memenuhi janji politiknya selama oligarki masih ada.

Oleh karena itu, masyarakat tidak heran jika janji manis keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa yang dijanjikan oleh calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tidak ditepati.

“Karena itu oligarki untuk membiayai munculnya pasangan calon,” kata Hasno.

Hasnow benar-benar melanjutkan untuk mengatur kebijakan dan kekuasaan yang akan dilawan oleh oligarki-oligarki ini untuk kepentingan komersial mereka.

Artinya calon presiden tidak bisa berhenti mengimpor barang-barang seperti garam, gula, dan beras.

Sedangkan oligarki yang merancang dan membiayai pasangan calon merupakan bagian dari tenaga ahli rental Indonesia di bidang pendapatan, pertambangan dan energi kotor.

Menurut Hasno, rakyat berhak menolak oligarki calon presiden dan wakil presiden.

Setelah itu, masyarakat juga berhak memilih untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden dengan integritas, kompetensi, selektivitas, dan spiritualitas.

“Masyarakat tidak boleh terpengaruh oleh kecemerlangan beberapa lembaga investigasi yang mengklaim telah dibayar oleh oligarki untuk meningkatkan popularitas orang tertentu. Jadi sangat penting bagi publik untuk mengetahui apa yang Anda lakukan,” katanya. . Hasno.

Wakil Sekjen PB PMII menegaskan, Pilkada 2024 harus disadari oleh rakyat sebagai partai politik kerakyatan dan bukan pesta oligarki yang mencuri hak publik dan mengeksploitasi rakyat dan sumber daya bangsa.

Hasno mengatakan oligarki merupakan ancaman terbesar bagi kelangsungan sistem demokrasi.

Secara teori, oligarki adalah sejumlah kecil orang yang dapat mengontrol kekuasaan dan mengontrol serta mengoordinasikan situasi politik, seperti pertunjukan wayang yang memanipulasi wayang.

Hosno mengatakan, “Demokrasi mahal seringkali membutuhkan oligarki. Oligarki mempengaruhi aktor politik, partai, bahkan sistem politik. Cara kerja oligarki adalah pekerjaan politik, fase koalisi politik, fase pemilihan, pembentukan pemerintahan dan pembuatan kebijakan,” kata Hosno. .adalah untuk mempromosikan

Hasnu mengatakan, masyarakat harus memikirkan Pilpres 2019 kemarin.

Alasannya sederhana. Beberapa orang ini tertarik pada sektor bisnis, terutama pertambangan, energi kotor dan impor dari Indonesia.

Hasnu percaya bahwa pada 2024, oligarki akan menggunakan alat yang sama untuk mengamankan calon presiden dan wakil presiden untuk mengamankan ikatan bisnis.

Hasno mengatakan cara kerja oligarki melalui produk kebijakan sama dengan UU Cipta Kerja 2020.

Hasno mengatakan kasus lain adalah skandal korupsi minyak goreng Departemen Perdagangan di mana jaksa menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Menteri Perdagangan M. Lofi.

Hasnu mengatakan publik dikejutkan dengan skandal GoTo baru-baru ini, di mana anak perusahaan BUMN, Telkom, menyalahgunakan kebijakan investasi 10 miliar won di GoTo, dengan tuduhan kuorum dan konflik kepentingan. 65 miliar.

“Mengingat praktik buruk oligarki melalui kebijakan dan menggalakkan rekrutmen capres dan cawapres, rakyat berhak menolaknya. Pemilu 2024 adalah pemilu kerakyatan. Oligarki menolak capres dan cawapres. Rezim Road to gulingkan, oligarki dalam pemilu,” kata Hasno. Pilpres 2024 hanya untuk rakyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.