Spread the love

Jakarta Pemberdayaan Mesin Nasional dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat, persoalan tenaga honorer tampaknya sangat kompleks dan belum terselesaikan sejak 2005. Itu bukan solusi yang tepat.slot gacor lebaran 2022

Alex Denny, wakil asisten sekretaris departemen sumber daya Bank Nasional Arab, berbicara tentang upaya untuk menyerap posisi kehormatan menjadi pegawai negeri sipil. Tujuannya untuk mengurangi jumlah tenaga honorer yang terus bertambah.

“Ini sudah berlangsung lama sejak 2005. Faktanya, sekitar 860.000 pekerja tidak tetap tanpa pemeriksaan diangkat sebagai pegawai negeri sipil, tetapi 60.000 sisanya tidak memenuhi standar, sehingga begitu data dicatat, jumlahnya meningkat pesat. sampai 600.000,” ujarnya.Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022, Kamis (9/6/2022).

Jumlah tersebut masih terkonfirmasi dengan peluang ujian masuk CPNS dan PPPK. Anda dapat mengurangi jumlah itu, tetapi masih cukup tinggi.

“Diperkirakan masih ada sekitar 410.000 jabatan honorer yang tersisa di TH-K2 tahun ini, tetapi diperkirakan banyak dari mereka yang tidak terdaftar di luar TH-K2 dan dipekerjakan secara individu oleh pemerintah daerah meskipun sudah dilarang sejak 2005. , diangkat pegawai non-ASN atau pegawai non-PNS.”

“Jadi sebenarnya publisitas ini masih ada, jadi sepertinya masalah kita tidak selesai bahkan jika kita meminta staf kehormatan setiap tahun untuk mengkonfirmasinya.”

“Ternyata masih banyak yang belum lulus,” ujarnya.

Saat itu, Alex mengaku tidak perlu pelatihan guru. Menurut data yang dia berikan, angka tersebut masih kurang dari 500-600.000 kebutuhan nasional.

Ia mengatakan, sistem rekrutmen yang diterapkan tahun lalu dimulai dengan menghadirkan kebutuhan masing-masing lembaga dan kementerian daerah. Kemudian secara khusus ditujukan kepada guru yang diusulkan oleh negara dan disetujui oleh Kemenpan-RB.

Pekerja kontingen pemerintah akan dipecat pada 2023. Pemerintah akan terus memperkuat kompetensi pegawainya, seperti sopir, petugas kebersihan, dan satpam, melalui outsourcing dengan gaji tidak lebih rendah dari upah minimum setempat (UMR).

Pencabutan tenaga honorer tersebut berlaku paling lambat pada 28 November 2023. Penilaian ini didasarkan pada PANRB No. 5 tentang status kepegawaian pemerintah pusat dan daerah. Ikuti surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri B/185/M.SM.02.03/2022. Agen.

Menteri PANRB (Reformasi Biro Administrasi Negara) Tjigo Kumolo mengatakan kebijakan itu diambil karena sistem pengangkatan jabatan honorer belum jelas. Hal ini sering mempengaruhi upah yang lebih rendah dari upah minimum.

Demikian disampaikan Menteri Tjigo dalam keterangan tertulis, Minggu (5/6/2022).

Chiju menolak klaim bahwa sistem pengangkatan tenaga honorer melalui Badan Intelijen Negara (ASN), dalam hal ini kontrak kerja (PPPK), merupakan perintah pemerintah pusat.

Seperti yang telah terjadi selama bertahun-tahun, staf honorer diangkat secara independen oleh masing-masing institusi. Kami berharap pekerja non-ASN akan diatur untuk standarisasi ketenagakerjaan dan pengupahan.

Rekrutmen staf non-ASN dalam rencana ini harus didasarkan pada kebutuhan institusi. Bentuk rekrutmennya adalah outsourcing untuk mengatur bahwa biaya harus berdasarkan kebutuhan dan pendapatan yang sesuai dengan UMR.

“Jabatan honorer saat ini tidak serta merta dipisahkan pada tahun 2023. Kebutuhan pegawai non-ASN tetap ada, dan pola kerja ke depan setidaknya harus sesuai dengan kebutuhan untuk memiliki penghasilan yang memadai, menurut UMR,” kata Tjigo Kumolo menjelaskan.

Pemerintah juga mendorong Kehormatan Tingkat II (THK-II) atau pegawai non-ASN lainnya untuk mengikuti seleksi calon ASN. Pilihan ini dapat mengarah pada pegawai honorer melalui Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Kontrak Kerja (PPPK) jika persyaratan masing-masing individu terpenuhi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.