Spread the love

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga lahan yang dibangun SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, masih dalam sengketa pengadaan.slot 12shio

Tuduhan itu terungkap saat tim penyidik ​​KPK memeriksa notaris bernama Nour Mutia Shavaranti. Ia diperiksa di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Mei 2022.

Baca juga

Penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel, Biro Pendidikan dan Kebudayaan Bantengu, TA 2017.

Dihadiri oleh Nur Muthia Syavaranti (notaris) antara lain membenarkan penjualan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan. Ali Pikri, Pj Juru Bicara KPK, mengatakan dalam keterangannya, Kamis 6 Februari 2022. .

Bahkan, selain Nur Muthia Syavaranti, tim penyidik ​​juga memeriksa notaris lain bernama Seti Zamzam. Namun, City Zamzam tidak hadir atau tidak menanggapi panggilan DPRK.

“Kota Zamzam (notaris) tidak hadir dan jadwalnya langsung diubah,” kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardios Brihantono atas kasus korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel di Banten pada tahun anggaran 2017.

Selain Ardeus, KPK juga menangkap dua tersangka pribadi lainnya, Agus Kartonu dan Fred Nordianciah.

Alexander Marwata, wakil presiden KPK, mengatakan dalam konferensi pers pada Selasa (26/4/2022) bahwa “KPK menetapkan tiga tersangka dan menyelidiki kasus ini pada Agustus 2021, dan mengangkat keadaan kasus ke tahap penyelidikan.”

Alex mengatakan, Ardius, salah satu kuasa pengguna anggaran Biro Pendidikan (KPA) Banten, telah mendapat informasi dari pengawas SMA Fred Nordiancia dan Imam Subanje tentang lokasi potensial untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Ardius mensurvei lahan bersama Farid, Imam dan Agus Selim selaku kepala desa Ringas dan Oka Kurniawan, konsultan di PT Gemilang Berkah Consultant (GBK).

Tanah yang disurvei adalah milik Sofia M. Sogodi Rasat dan Franki dengan luas kurang lebih 7000 meter persegi.

Pada Desember 2017 lalu, Ardius mendapat laporan adanya alternatif penilaian lahan atas permintaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banten yang berlokasi di Desa Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, selatan Kota Tangerang.

“Lahan yang dinilai adalah tanah Sophia senilai Rs 2,9 juta/m2, dan penilaian ini mengesampingkan persyaratan akses kunci penghuni untuk tanah di Jalan Pune 1 yang bertembok,” kata Alex.

Alex mengungkapkan, pada Desember 2017, Agus Kartonu menghadiri perundingan ganti rugi tanpa izin khusus Sofia, dan hanya Ardeus, Agus, dan Agus Selim yang ikut dalam pembahasan untuk memberikan ganti rugi berupa uang.

Setelah melalui musyawarah, disepakati harga tanah Rp2,9 juta/m2 dan luas 5.969m2, sehingga total ganti rugi Rp17,8 miliar.

Selain itu, Adius PPK membayar Rp 17,8 miliar (sekitar 1,8 triliun won) kepada Argus, bukan pemilik sah, sebagai imbalan pembebasan lahan untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel.

Sebelumnya, Agus dituding membayar Rp 3,2 miliar kepada Sofia untuk membeli lokasi Jalan Simbaka 3 di Desa Ryangas sekitar tahun 2013, namun batal dijual.

Untuk membayar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten membeli tanah untuk membangun SMKN 7 Tangsel yang diperolehnya, Agus membayar Rp. 4,1 miliar dikirim ke Sofia, dan Sofia menerima Agis Rp. 7,3 miliar.

Agus dan Fred ditangkap segera setelah para tersangka diumumkan. Sedangkan Adius tidak ditahan atas keterlibatannya dalam kasus hukum lainnya di Pengadilan Tinggi Banten.

Agus ditahan di Rutan KPK Cabang Bumdam Jaya Guntur. Sedangkan Fred ditangkap di Rutan KPK Cabang Gedung Hongbaek.

Mereka dijerat dengan pasal 31, Pasal 2 (1) atau 3 Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001. 1999. Pasal pertama 55(1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.