Spread the love

Ketapang – Seorang pegawai Brimob Polda Kalbar menembak seorang warga di kawasan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Ketapang, PT Arrtu Estate Kemuning. Terkait hal itu, Kapolres Kalbar Kompol Jansen A Panjitan mengatakan, hukum harus ditegakkan karena warga yang dituduh mencuri sawit berusaha menyita organ dan senjata mereka.slot 

“Satu orang tertembak dan amunisi yang digunakan kosong, jadi tidak tajam. Anggota menembak karena anggota menembak karena pelaku berusaha mengambil senjata,” kata Jansen.

Janssen menggambarkan kronologi penembakan itu. Awalnya, pada Sabtu, 28 Mei 2022 pukul 12.30 WIB, PT Arrtu Estate Kemuning menangkap DPO Polres Ketapang, berinisial UHB.

Sekitar pukul 12.00 WIB, 17 orang pegawai Yankam PT Arrtu Estate Kemuning, DPP Aipda Wawan Widianto, dipindahkan ke lahan (blok K/L 42,43) secara sepihak yang diklaim oleh Petugas Operasi Perlindungan Polres Ketapang untuk Kasus 363 KUHP.

Tiba di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB. Pada saat identifikasi lokasi, terpantau sekitar 40 warga yang dipimpin oleh Bapak S sedang melakukan kegiatan pemanenan TBS di lokasi.

Janssen mengatakan, “Anggota mengajukan petisi kepada S untuk tidak memanen TBS (pohon kelapa sawit) di areal perkebunan PT Artu, dan mereka menuntut penyerahan kepada S, tetapi petisi ini tidak dikabulkan dan dia ditangkap.”

Pada saat penangkapannya, keluarga S tidak menerimanya. Saat hendak menangkap S, seorang warga Desa Segar Wangi yang tinggal di Desa Mambuk, Desa Segar Wangi mengeluarkan parang dan mengejar anggota Prebka Sahad Barlindungan Syahan dan Baratu Hadianto.

“Anggota melepaskan tiga tembakan peringatan, tetapi para pelaku mengabaikannya,” kata Janssen.

Sabtu (28 Mei 2020) Aksi kekerasan penembakan warga sipil oleh pegawai Primob di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Tumbang Tete, Desa Segar Wangi dan Dusun Mambuk telah menimbulkan kekhawatiran karena merugikan kemanusiaan dan keadilan. Penduduk yang perlu dilindungi dan dilindungi telah menjadi korban kekerasan oleh penguasa.

Terkait penembakan itu, Hendrikus Adam, kepala penelitian dan kampanye di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalbar, mengatakan pihaknya mengutuk cara-cara kekerasan yang dilakukan pihak berwenang.

Tapi Adam mengatakan dia tidak bisa membenarkan kekerasan di mana anggota organisasi negara Primob menembak warga.

Menurut Adam, polisi tidak tampak melayani, tidak merawat, atau melindungi, seperti dalam Perkap 22/2010, tetapi sebaliknya. Sementara itu, Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) merupakan komponen yang menjalankan misi-misi besar di kelas Polda di bawah divisi Kafolda.

Adam menegaskan, tindakan pengamanan terhadap kebun sawit di PT Arthu Plantation, anak perusahaan grup PT Eagle High Plantation oleh pegawai Brimob, aneh dan tidak wajar menurut aturan dan tidak boleh terjadi.

Menurut Perkap 24 2007, sebenarnya ada satpam menurut manajemen sistem keamanan untuk organisasi, perusahaan dan/atau badan/lembaga pemerintah. Jika pengamanan perkebunan sawit perusahaan dilakukan oleh pegawai Brimob, hal itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Kapolres.

“Polres Kalbar juga menjelaskan kepada masyarakat tentang pengamanan yang dilakukan oleh petugas Primov di perusahaan sawit dan korban kekerasan di Desa Sega Wanji, Kabupaten Ketapang,” kata Adam.

Hendrickus Adams juga menjelaskan bahwa jika dilihat lebih dekat, penembakan itu hanya bagian yang terlihat dari perselisihan pertanian atas operasi perusahaan.

Sebab, menurut kabar dan informasi yang kami dapatkan, memang benar warga memanen berdasarkan sertifikat yang mereka miliki, namun dengan mengklaim perusahaan tersebut adalah GHU berarti ada yang salah dengan proses operasionalnya. Perusahaan sawit selama ini tidak hanya dari sisi administrasi tetapi juga dalam proses sosial.

Oleh karena itu, kasus-kasus yang muncul patut dicurigai sebagai dampak dari masalah yang sebelumnya belum terselesaikan. Jadi, apa yang terjadi tidak bisa dianggap enteng dan harus segera disikapi dengan mengumumkannya ke publik.

Sementara itu, Agabitus DPRD Kalbar meminta Polri (Primop Personnel) menarik stafnya dari PT Arthu Plantation dan konsesi lainnya di Kalbar.

“Kamu tidak ada. Jangan mengancam orang,'” katanya.

Agapetus menuntut polisi, yang seharusnya milik setiap warga negara, tidak mendukung perusahaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.