Spread the love

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Bogor Sintha Dec Checawati, pada hari ini Jumat (27/5/2022).slot

Sintha akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang menjerat Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).

Selain Sintha, tim penyidik ​​​​juga akan memeriksa orang terdekat Ade Yasin, yakni dua orang ajudan Ade Yasin bernama Anisa Rizky Septiani dan Kiki Rizki Fauzi.

Kemudian tim penyidikjuga turut memanggil wiraswasta Dede Sopian dan honorer di Dinas PUPR Kab. Bogor Diva Medal Munggaran.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka dugaan suap laporan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat tahun anggaran 2021.

Penetapan tersangka terhadap Ade Yasin mula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK sejak Selasa, 26 Maret 2022 hingga Rabu, 27 Maret 2022 di kawasan Bogor dan Bandung, Jawa Barat.

Dalam OTT tersebut, tim penindakan pendaftaran 12 orang dan uang sebesar Rp1.024 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut Bupati Bogor Ade Yasin menyuap para auditor Badan Pemeriksa (BPK) perwakilan Jawa Barat (Jabar) agar Kabupaten Bogor menerima predikat wajar tanpa keuangan (WTP) dari BPK.

“AY (Ade) selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” dalam Firli jump pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2022) dini hari.

Firli menyebut, awalnya pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Firli mengatakan, atas keinginan Ade Yasin agar Kabupaten Bogor menerima opini WTP itu, sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian hadiah antara Hendra Nur dengan Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam dengan tujuan mengondisikan susunan tim audit interim (pendahuluan).

Sebagai realisasi, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Kasub Auditorat Jabar III BPK Jabar Anthon Merdiansyah di salah satu tempat di Bandung.

“Selama proses audit, tak terlupakan ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade) melalui IA (Ihsan) dan MA (Maulana) kepada tim pemeriksa di antaraningya dalam bentuk uang siaran televisi besar dengan total minimal Rp 10 selama satu bulan pemeriksaan telah diberikan sekitar Rp 1,9 miliar kata Firli.

Leave a Reply

Your email address will not be published.