Spread the love

 Pekanbaru – Kejaksaan Tinggi Indragiri Hilir (Kejari Inhil) dengan cepat menanggapi perintah Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait koreksi Departemen Kehakiman. Di daerah yang sekarang dikenal sebagai Negeri Surgawi, rumah tersebut terletak di kota Istana Pulau di distrik Tembilahan Hulu.slot 

Home of Restorative Justice diresmikan oleh Jaksa Agung Distrik Enhill Rene Trenningseh pada Senin sore, 30 Mei 2022. Turut hadir Bupati HM Wardan, tamu undangan lainnya dan Budi Darmawan, Kabag Tindak Pidana Umum.

Baca juga

Rainey menjelaskan bahwa penjara bertujuan untuk membawa keadilan bagi mereka yang melanggar hukum. Apalagi bagi anak muda yang selalu merasa tidak mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan hukum.

Selain itu, Restorative Justice House dapat menjadi tempat berkumpulnya para tokoh masyarakat untuk membahas tindak pidana.

“Diskusikan apa yang terjadi dan putuskan tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas kriminal itu,” kata Rainey dengan Bode.

Rainey menambahkan bahwa jaksa Enhel Kejari akan bertindak sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan masalah antara korban dan tersangka dalam pertemuan tersebut.

“Kejaksaan Agung berusaha menawarkan solusi alternatif terhadap kejahatan dengan menekankan nilai-nilai keseimbangan, kerukunan, persatuan, kedamaian dan ketenangan, persaudaraan dan persamaan darah dalam masyarakat,” kata Laney.

Rep Rainey menekankan bahwa hal terpenting di Penjara Kegari-Inhill adalah upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Korban dan tersangka tindak pidana duduk bersama dengan beberapa pihak.

*** Untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disebarluaskan, silakan hubungi WhatsApp di 0811 9787670 dengan kata kunci yang diperlukan.

Bupati Inhil HM Wardan mengaku senang dan berterima kasih kepada Inhil Kejari yang mendirikan Lapas tersebut. Ia berharap fasilitas itu menjadi pelajaran hukum bagi masyarakat.

Jaksa Agung dapat menegakkan keadilan restoratif dengan menangguhkan penuntutan jika Jaksa Agung menganggap lebih tepat kasus tersebut diselesaikan di luar proses peradilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Tiga syarat asas keadilan restoratif dapat diambil, dan jika pelanggaran pertama dilakukan, hukuman pidana tidak lebih dari 5 tahun dan jumlah ganti rugi tidak lebih dari 5 juta won. 2.500.000

dengan ketentuan bahwa jika kerugian melebihi 2.500.000 rupiah, ancaman tidak lebih dari 2 tahun, dan ancaman pidana lebih dari 5 tahun, kerugian tidak melebihi 2.500.000 rupiah, kepentingan korban terpenuhi, dan ancaman pidana tidak melebihi 5 tahun.

Dalam penerapan restorative justice, lima persoalan yang tidak dapat dihentikan di persidangan adalah: pertama, kejahatan yang melanggar keamanan nasional, martabat presiden dan wakilnya, dan kejahatan yang melanggar ketertiban dan kesusilaan umum. Kedua, itu adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman minimum. Ketiga, peredaran narkoba, kejahatan lingkungan dan korporasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.