Spread the love

Laporan Reporter Rinas Abdullah

JAKARTA – Deputi Direktur Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Indonesia Eko Listianto mengatakan masalah minyak goreng (Mayor) tidak akan diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan.slot bonanza

Menurut Eco, BUMN harus dilibatkan dalam rencana bisnis jangka menengah.

”Kedepannya akan lebih baik, BUMD. Ini tidak bisa dilakukan Kementerian Perdagangan sendiri, tapi Kementerian BUMN harus terlibat. Lebih mudah jika barangnya sudah ada di tangan BUMN,” kata Iko. Jakarta, Jumat (24 Juni 2020).

Namun, harga PR pemerintah kini sudah mencapai Rp 14.000 per liter. “Badan itu bisa jadi target jangka menengah,” katanya.

Eco menyebutkan sekitar 95% produksi minyak goreng Indonesia berasal dari perusahaan swasta.

Oleh karena itu, jika pemerintah tidak membentuk badan usaha swasta, akan sulit bagi pemerintah untuk mengontrol harga dan pasokan dalam negeri.

Menurut dia, BUMN bisa mempercayakan swasta untuk mengawetkan dan mendistribusikan minyak goreng curah.

Ini termasuk kemampuan mengelola minyak dalam komitmen pasar domestik (DMO).

“Yang menjalankan DMO ini. Bagusnya diserap BUMN. Nanti minyaknya akan didistribusikan BUMN ke masyarakat. Mekanismenya bisa operasi pasar. Kalau saat ini menggunakan aplikasi Simira atau informasi grosir minyak, Anda Seberapa cepat dan seberapa cepat mereka beredar tidak akan diatur karena pemilik minyak adalah sektor swasta dan bukan pemerintah.”

Dia mengatakan bahwa mengatur rezim perdagangan khusus dan melindungi harga minyak goreng kualitas rendah atau volume tinggi akan tidak menghambat pasar ekspor CPO Indonesia, imbuhnya.

Pasalnya, selama ini sekitar 80% produk sawit Indonesia dijual ke luar negeri.

Menurut dia, 20% DMO sama sekali tidak cukup untuk kebutuhan domestik, karena penggunaan minyak goreng rumah tangga maupun industri kecil dan mikro relatif stabil atau pertumbuhan permintaannya kecil dari tahun ke tahun.

“Kebutuhan CPO dalam negeri sebenarnya sangat kecil dibandingkan sekitar 10% dari total produksi. Jadi realistisnya, 20% DMO cukup untuk kebutuhan lokal. Namun yang perlu diperhatikan adalah produk didistribusikan paling rendah. harga” lakukan.

Secara teknis, Eko Listyanto memperkirakan Departemen Badan Usaha Milik Negara dapat memastikan strategi bisnis Grup PTPN, yang meliputi perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan minyak mentah (CPO) di masa depan, dapat membantu menstabilkan harga minyak nabati.

“Kalau produksi di sana bisa ditingkatkan, tidak apa-apa. Tapi baguslah PTPN menyerap produksi seperti Bulog. DMO bisa bermitra dengan Sinarmas, Wilmar, Asian Agri, Astra Agro Lestari dan perusahaan lainnya, dan yang penting DMO Anda mengikuti aturan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.