Spread the love

Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak kekebalan dari dua penasehat pajak, Awliya Imran Maghribi dan Rayan Ahmed Ronas, yang didakwa suap oleh pejabat Kantor Pajak Kementerian Keuangan.gacor kasino

Hakim mengatakan bahwa pengecualian yang berkaitan dengan status hukum Lex Specialis paling baik dibuktikan selama persidangan.

Tuduhan terhadap Aulia dan Ryan soal suap kepada Angin Prayitno Aji dan lainnya, sementara ekspresinya ditepis, akan dilanjutkan pemeriksaan silang minggu depan.

Ketika hakim menolak memberikan eksepsi, Mangaranab Sirait, penasihat hukum para terdakwa, mengatakan pertimbangan hakim terhadap putusan sementara itu juga menyetujui, seperti sebelumnya, atas ketidaktepatan penuntutan jaksa terkait tempus delicti.

Namun, hakim menilai lebih tepat untuk membuktikannya melalui pemeriksaan silang terhadap saksi, ahli, dan alat bukti lainnya.

Mangaranab mengatakan kepada wartawan, Jumat (17/6/2022) “Terdakwa secara pribadi kecewa, tetapi pada prinsipnya kami menghormati keputusan hakim.

“Hakim menilai pentingnya tes lebih pada sifat pertanyaannya,” katanya.

Terkait proses pemeriksaan saksi, Mangaranab mengatakan pihaknya akan menghadirkan total 20 saksi. Namun, rencana awal adalah memeriksa tiga saksi karena keterbatasan waktu.

“Mungkin nanti kita kasih tahu di persidangan. Nanti kita lihat dulu mana (fakta) yang penting dan mana yang tidak.”

tuntutan penggugat

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa dua penerima manfaat, Olia Imran Maghribi dan Rayan Ahmed Ronas, yang mendapat kuasa khusus dari wajib pajak pertanian Pt Gunung Madu (GMP) karena menyuap pejabat pajak Menteri. perpajakan. Keuangan, Engin Prayetno dan kawan-kawan.

Keduanya didakwa suap senilai Rp 15 miliar. Suap telah dibayarkan kepada banyak orang, termasuk:

1. Engin Preytno Agi – Direktur, Audit dan Koleksi, IRS 2016-2019 (Direktur P2)

2. Dadan Ramadhan, Kasubbag Kerjasama dan Dukungan Audit (Casupdet) IRS Tahun 2016-2019

3. Wawan Radwan – Pengawas Tim Pemeriksaan Pajak

4. Alfred Simanjuntak Ketua Tim Pemeriksa Pajak

5. Yulmanizar dan Fabrian, tim pemeriksa pajak

Berdasarkan UU Suap, keduanya dijerat dengan Pasal 5(1) A atau 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 KUHP Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55(1) KUHP pertama.

Leave a Reply

Your email address will not be published.