Spread the love

JAKARTA – CHINA Johannes Herliganto, presiden dan pendiri Forum Bendera Indonesia, percaya bahwa sebagian orang Indonesia masih cenderung mengacaukan orang Indonesia Tionghoa dengan Cina sebagai satu negara.slot online

Kesadaran ini muncul kembali seiring dengan meningkatnya kehadiran Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok melalui investasi dan tenaga kerja.

Johannes Herliganto mengungkapkan pandangannya atas kontroversi seputar masuknya ribuan tenaga kerja China ke Indonesia yang kembali mengemuka di masyarakat Indonesia selama beberapa pekan terakhir.

Menurut dosen Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harappan ini, kecenderungan untuk mencampuradukkan bahasa Tionghoa dengan bahasa Tionghoa tidaklah tepat.

Hal ini karena orang Tionghoa di Indonesia telah melalui adaptasi budaya selama berabad-abad dan berakar pada budaya dan identitas lokal.

Dalam siaran pers hari Selasa, dia mengatakan, “Alih-alih membidik ‘tanah leluhur mereka’, mereka sekarang berpegang pada pepatah Lodi Schengen, yang berarti sampai batas tertentu berakar di tanah tempat mereka tinggal. ” (15/6). / 2022).

Dari sudut pandang Johannes, kecenderungan egaliter orang Tionghoa dan Tionghoa perantauan di Indonesia adalah sisa-sisa masalah kebangsaan yang muncul pada awal abad terakhir.

Menurut interpretasinya, sejak berdirinya Republik Tiongkok (nasional) pada awal abad ke-20, semua orang Tionghoa yang tinggal di luar Tiongkok dianggap warga negara.

“Kebijakan ini mengaburkan kewarganegaraan orang Indonesia Tionghoa yang pada saat itu mewarisi kewarganegaraan Hindia Belanda akibat berlakunya Undang-Undang Kebangsaan Belanda pada tahun 1910,” katanya.

Akibat duplikasi kewarganegaraan seperti di atas, orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia menghadapi masalah dwikewarganegaraan.

Masalah ini telah menimbulkan masalah di kedua negara sejak terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan China pada tahun 1950.

“Apalagi di awal 1950-an, Republik Rakyat China mencoba mempengaruhi komunitas Tionghoa di Indonesia untuk mendekatkan mereka ke Beijing, yang kemudian berebut pengaruh dengan pemerintah nasionalis China di Taipei,” katanya.

Alasan mengapa Cina melakukan upaya di atas melalui kedutaan Jakarta adalah karena pada saat itu, Cina menganggap semua orang Tionghoa perantauan, termasuk yang berasal dari Indonesia, yang masih Tionghoa perantauan, sebagai warga negara.

Namun, Johannes merujuk pada buku Rizal Sukhma Indonesia and China: The Politics of Violent Relations, menyebut upaya China tersebut menimbulkan kecurigaan di kalangan elit politik Indonesia saat itu.

Namun, kedua negara akhirnya menyelesaikan masalah di atas dengan menandatangani perjanjian pada tahun 1955 yang dikenal sebagai Perjanjian Kewarganegaraan Ganda.

Dari sudut pandang Johannes, tanda tangan di atas berkaitan erat dengan perubahan sikap Beijing terhadap orang Tionghoa perantauan, sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Suridinata dalam kajiannya tentang kebangkitan Tiongkok dan orang Tionghoa perantauan: Mengubah kebijakan Beijing di Asia Tenggara dan sekitarnya. .

Sebelumnya, Tiongkok menganggap semua Tionghoa perantauan sebagai warga negara, dan sejak 1955 Beijing telah mendorong Tionghoa Peranakan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat tempat mereka tinggal.

Posisi Tiongkok di atas disorot pada tahun 1980 ketika Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Kebangsaan, yang secara eksplisit menolak pengakuan Tiongkok terhadap orang Tionghoa perantauan yang telah memperoleh kewarganegaraan asing.

Bagi orang Indonesia Tionghoa, perjanjian kewarganegaraan ganda yang disebutkan di atas akan mulai berlaku dalam beberapa tahun setelah penandatanganan perjanjian.

Namun, menurut catatan Prof. Liu Suriyadinata, pada awal 1970-an, hanya seperlima orang Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia,” kata Johannes.

Pada tahun 1980-an, jumlah orang Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia meningkat dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 13 Tahun 1980 yang mempermudah warga negara Tionghoa berkewarganegaraan asing untuk mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia.

Akibat percepatan proses naturalisasi tersebut di atas, semua orang Indonesia Tionghoa saat ini sepenuhnya Indonesia, baik kewarganegaraan maupun identitas budaya.

Menurut Johannes, generasi dominan Tionghoa yang lahir atau besar di masa Orde Baru tidak mengingat China sebagai “tanah leluhur”.

Bagi mereka, Indonesia adalah tanah air mereka. Oleh karena itu, Johannes percaya bahwa kecenderungan untuk mencampuradukkan orang Cina dengan orang Cina harus dianggap kuno dan harus ditinggalkan.

Namun, dalam pandangannya, kebangkitan minat China pada isu-isu non-China selama dekade terakhir akan melanggengkan tren kuno di atas lagi.

“Menurut Profesor Souridinata, minat ini muncul kembali karena kepemimpinan China saat ini menganggap orang China di luar China sebagai milik negara,” kata Johannes.

Misalnya, Presiden Xi Jinping (習近平), dalam pidatonya tahun 2014, menyebut semua orang Tionghoa sebagai “putra dan putri rakyat Tionghoa” (Zhonghua Ernu), “rekan senegaranya di luar negeri” (haiwai qiaobao), dan “keluarga besar Tionghoa”. ” (Obrolan Cina).

Secara khusus, dalam kasus orang Indonesia Tionghoa, pemerintah Tiongkok sering mengundang orang Tionghoa melalui perwakilan Indonesia untuk menjadi jembatan antara Indonesia dan Tiongkok.

Yohannes berpendapat bahwa upaya China untuk terlibat baik dengan China maupun Indonesia lainnya harus dipahami dalam konteks ekspansi ekonomi China, ditambah dengan diplomasi budaya untuk mendidik kekuatan lunak China.

Oleh karena itu, penting bagi seluruh komponen negara Indonesia, termasuk etnis Tionghoa, untuk menentukan mana yang paling tepat dalam konteks di atas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.