Spread the love

Reporter Abdi Randa Shakti melaporkan.

JAKARTA – Terdakwa kasus ujaran kebencian Eddy Mulyadi kembali menjalani sidang lanjutan atas tuduhan “Jane membuang anak” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).bandar slot

Kuasa hukum Eddy, Djogo Purwantoro, mengatakan agenda sidang adalah pemeriksaan perdana saksi Jaksa Agung (JPU).

Dalam kasus ini, lanjut Dogo, ”Saksi yang akan diperiksa adalah saksi faktual atau publik.

Djogo mengatakan, Selasa (14/6/2022) “Ya benar. Agendanya menanyakan saksi pertama kejaksaan. Saksi atau saksi umum,” kata Djogo.

Djogo mengatakan pihaknya siap mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa dalam persidangan ini.

“Agendanya pukul 09.00 WIB,” katanya.

Sebelumnya, juri menyatakan menolak membebaskan terdakwa dari tuduhan ujaran kebencian terhadap “The Thing Jin” Edy Mulyadi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Ading A. K Putusan sela itu dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6 Juni 2022).

Ditambahkan A. untuk mengatakan: K Pengadilan mengatakan, “Kami menolak keberatan Eddie Mulady, penasihat hukum terdakwa, dan mengkonfirmasi keabsahan dakwaan yang diajukan oleh jaksa atas nama Eddie Mulady.”

Hakim juga meminta jaksa menghadirkan saksi dan barang bukti untuk melanjutkan kasus tersebut.

Ditambahkan A. untuk mengatakan: K

Sebagai acuan, dalam kasus ini Jaksa Agung (JPU) Eddie Moladi didakwa menyebarkan berita bohong yang meresahkan masyarakat.

Menurut jaksa, Eddie mengatakan pada konferensi pers di Koalisi Organisasi Persaudaraan dan Organisasi Non-Pemerintah Advokasi (KPAU) bahwa “Kalimantan adalah tempat di mana gen membunuh anak-anak.”

Mengenai saluran YouTube Eddie Mulladi, jaksa mengatakan bahwa beberapa konten menyebarkan informasi palsu, menyebabkan masalah dengan akun YouTube-nya.

Dakwaan kejaksaan memuat sejumlah konten, antara lain tajuk “penolakan untuk merelokasi jalan raya nasional, proyek untuk mencuri uang dari oligarki,” dan pernyataan Eddie mengacu pada “di mana jin melemparkan” dalam video ini. anak mereka.

“Menolak konversi menjadi proyek jalan nasional, mencuri uang rakyat untuk uang rakyat” adalah salah satu isi terdakwa: “Memiliki dan menjual bangunannya sendiri, pindah ke tempat Genie membuang anak-anak, dan jika pasalnya adalah kuntilanak, Genderuwo, Kenapa saya bangun di situ ”Poin selanjutnya ”Hanya Oligarki Bancakan, Koalisi Masyarakat Tolak Transfer IKN” dengan isi tergugat. Kepada siapa Kaltim dan Jakarta harus dikembalikan?”

Eddy didakwa melanggar pasal 45A(2) sehubungan dengan pasal 14(1) dan (2) atau 28(2) UU 1 KUHP (UU) UU 1946. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pasal 156 KUHP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.