Spread the love

 Jakarta – Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin luas, namun pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB) masih belum sempurna.slot strange

Nadila Adani, analis ekonomi dari ThinkWell Institute, berbagi beberapa data dan fakta tentang masalah keluarga berencana di Indonesia.

Ia berbicara dalam diskusi tentang “Dampak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap Out-of-Pocket (OOP) Pelayanan Keluarga Berencana di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Demografi FEB UI.

Nadila mengatakan, setelah penerapan JKN dimulai pada 2014, layanan KB mulai dicantumkan sebagai manfaat promotif dan preventif.

“Saat itu capaian penetrasi kontrasepsi modern (mCPR) perempuan juga relatif stagnan, dari target RPJMN 61,8% pada 2020 menjadi sekitar 57%,” jelasnya.

Mengenai masalah KB suntik yang meluas, prioritas penggunaan KB suntik meningkat sekitar 7% di era JKN, dan KB postpartum lebih banyak dilakukan di institusi medis pemerintah dibandingkan dengan bidan.

Memperkirakan dampak JKN terhadap out-of-pocket cost (OOP), total JKN sangat informatif.

Mereka yang JKN mengkonsumsi OOP (jangka pendek) 6% lebih sedikit dibandingkan yang tidak JKN, dan efek JKN pada peserta PBI juga mampu menghemat 22% untuk metode jangka panjang dan 2% untuk peserta tanpa PBI.

Namun, lanjut Nadila, masih ada empat isu utama yang melingkupi implementasi KB dalam program JKN: regulasi, keuangan, sosialisasi, dan kemampuan sumber daya manusia.

Selanjutnya perlu adanya penyediaan sumber daya OPD (Operasi Organ Daerah) KB melalui sinergi antara proyek KB dengan pengelola lapangan KB Kookmin Bank. Diperlukan Tenaga Khusus (SDM) untuk memproses klaim ke BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Nadilla mengungkapkan perlunya solusi terkait terapi jangka panjang dan program KBPP yang masih bermasalah negatif.

Ali Guvron Mukti, Direktur BPJS Kesehatan, telah menyusun strategi untuk memperluas kepesertaan JKN-KIS, mencapai universal health coverage (UHC), meningkatkan kualitas layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN-KIS.

Pemerintah juga membahas beberapa topik hangat seperti Rencana Aksi Paket Tunjangan Kebutuhan Kesehatan Dasar (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam buku “Menjadikan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kebanggaan dan Arus Utama Indonesia”. Ditulis oleh

Selain itu, katanya, “Dalam pelaksanaan program JKN-KIS, perlu dibangun ekosistem jaminan kesehatan digital untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan kemudahan, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi.”

“Demikian pula pengelolaan big data (big data) BPJS Kesehatan berguna dalam mendukung proses pengembangan inovasi, kecerdasan buatan dan otomasi di berbagai aspek. Kompleksitas sistem jaminan kesehatan digital ini telah membangkitkan minat buku tersebut. .” kata gopron.

Goffron juga mencatat pengembangan klinik percontohan dan rumah sakit yang akan menjadikan gagasan baru sebagai standar untuk fasilitas perawatan kesehatan lainnya. Termasuk cara meningkatkan pemerataan peserta JKN-KIS dari segi sarana, prasarana, tenaga medis dan alat kesehatan di berbagai daerah.

Selain itu, Pemerintah juga telah menulis uraian singkat tentang transisi menjadi endemik dalam kasus pandemi COVID-19. Hal ini tentunya akan mempengaruhi pelayanan kesehatan, pola pendanaan dan keberlangsungan program JKN-KIS ke depan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.