Spread the love

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan MD Mahfouz bertemu Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (KT HAM), di Sekretariat PBB di Jenewa, Selasa (14/6/2022).judi mudah jackpot

Dalam pertemuan tersebut, Mahfouz menekankan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia.

Dia juga mengatakan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk menangani pelanggaran HAM besar-besaran di Indonesia.

Ia mengatakan, janji tersebut merupakan salah satu janji politik Jokowi.

Mahfouz menambahkan, sebagian besar tuduhan pelanggaran HAM berat terjadi sebelum pemerintahan sebelumnya atau saat ini.

“Kasus Banyai (Desember 2014) merupakan satu-satunya peristiwa yang terjadi selama masa jabatan presiden incumbent,” kata Mahfouz dalam keterangan resminya. Di Tim Humas Departemen Koordinator Bidang Politik untuk penyidikan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan barang bukti.” Departemen Kehakiman, Selasa (6 April 2022).

Terkait kasus Papua, Mahfouz menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu prioritas kesejahteraan sosial dan dialog.

Mahfouz juga menggarisbawahi komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia selama pandemi.

Dia mengatakan melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah prioritas utama Indonesia di tengah pandemi COVID-19.

Mahfouz menambahkan, hal itu tercermin antara lain dengan memberikan akses gratis kepada masyarakat terhadap vaksin.

Dia mengatakan lebih dari 70% penduduk Indonesia kini telah menerima vaksin kedua.

Padahal, kata dia, saat pandemi terjadi, pemerintah lebih kuat membuat kebijakan baru untuk melindungi hak-hak dasar rakyat.

Mahfouz mengatakan, “Selain memberikan bantuan berupa bantuan langsung tunai dan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang paling terdampak, seperti memastikan ketersediaan vaksin dan menjamin pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.”

Mahfouz dan Michel juga membahas beberapa isu lain yang menjadi kepentingan bersama, antara lain isu Myanmar, dampak perang Ukraina, dan kepresidenan G-20 di Indonesia.

Michel juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Kantor Hak Asasi Manusia KT PBB dalam mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Michelle mengatakan jaksa berharap prosesnya transparan, mengutip upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk tim investigasi pelanggaran hak asasi manusia di Ban Yai untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfouz, Wakil Tetap RI untuk PBB, Frian Alvianto Rudyard, Deputi Menteri Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan didampingi Rina Sumarno, Menteri Khusus Koordinasi. Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Komunikasi, Rizal Misteri dan Asisten Menlu Bidang Kerjasama Multilateral di Ramadhan Pulukam.

Leave a Reply

Your email address will not be published.