Spread the love

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Boaslu) akan memantau media sosial dan mengambil tindakan setelah tahapan Pilkada 2024 dimulai kemarin pada Selasa, 14 Juni.slot bonanza

Boasloo berpikir penting untuk berhati-hati terhadap kata-kata kunci, karena mereka cenderung merusak mood Demokrat.

Presiden Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan kepada wartawan “Benar (bel akan ditangani dan dipantau). Ini yang paling penting karena menyebabkan kerusakan. Lonceng ini.”

Namun, Bagja mengakui, memantau penyebaran berita bohong dan konten pemecah belah yang didorong oleh hujatan politik bukanlah hal yang mudah.

Demikian pula, mengambil tindakan hukum terhadap konten semacam itu di media sosial.

Menengok kembali pengalaman masa lalunya, ia menilai perlu kemauan serius dari semua lapisan masyarakat untuk mengatasi masalah utama polarisasi sosial.

Terkait hal itu, Boaslo berencana bekerja sama dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), perusahaan media, dan KPU dalam meningkatkan literasi digital pemilih.

Boaslo juga akan bekerja sama dengan Departemen Prosedur Elektronik Kepolisian untuk mengungkap aktor cerdas di balik pengoperasian perangkat ini.

“Ini sulit. Tapi yang pasti kami akan bekerja sama dengan instansi kepolisian. Mabes Polri biasanya sudah ada alatnya atau punya teman dari Komeninfo setelah itu,” ujarnya.

Bersama dengan lembaga tersebut, Boaslo akan bekerja sama dengan beberapa platform media sosial untuk memantau konten untuk pemilu serentak 2024.

Platform media sosial untuk bermitra termasuk Facebook, Twitter, dan TikTok.

Bagja berharap rencana kerjasama tersebut akan berujung pada nota kesepahaman (MOU) tentang pengelolaan media sosial.

“Facebook dan Twitter dan TikTok pasti datang. LINE ada, tapi tidak sekarang. Facebook, Twitter dan Instagram, pemilihan sebelumnya diadakan kemarin.”

“Sekarang, kami akan melakukannya lagi dan melihat proses pencegahan dan penanganan pelanggaran lebih detail.”

Boaslow setuju bahwa saat ini banyak celah dalam penegakan hukum terhadap pelaku posting konten bermasalah di media sosial, termasuk Bell.

Bagja juga berharap hal ini segera teratasi, mengingat fase pemilu 2024 sudah dimulai.
Sementara itu, kemungkinan polarisasi menjelang tahun politik terbuka.

Dia berharap dapat bekerja dengan organisasi-organisasi tersebut untuk mengeluarkan nota kesepahaman (MOU) tentang pengawasan terperinci terhadap konten media sosial.

Saya berharap pemilu juga menutup kemungkinan terjadinya polarisasi di masyarakat.

Dalam kasus yang sama, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya berusaha menyeimbangkan kecepatan dan kesadaran standar komunitas untuk setiap platform media sosial.

Dia mengatakan itu karena standar komunitas bervariasi di media sosial.

Misalnya, konten yang dapat dihapus dari Twitter, tetapi konten serupa tidak dapat dihapus dari Facebook.

“Atau, misalnya, posisi pribadi dalam politik. Dalam pandangan Boaslow (pernyataan posisi pribadi) termasuk konten yang saling menghasut atau berdebat. Ini tidak diizinkan dan jelas dalam undang-undang. Namun, platform kebebasan berekspresi,” Lully dijelaskan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.