Spread the love

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan peraturan terkait penerapan pajak atas perdagangan aset kripto resmi.agen judi

Peraturan Menteri Keuangan No. 2022 Pasal 68 merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut peraturan, tarif pajak yang dikenakan adalah 1% dari tarif PPN tersebut dikalikan dengan nilai transaksi cryptocurrency. Selain itu, investor cryptocurrency juga akan dikenakan biaya PPH akhir dari pendapatan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset crypto dengan tarif 0,1% efektif mulai 1 Mei 2022.

Namun, pemberlakuan pajak aset kripto tersebut telah menghasilkan masukan dari beberapa pihak, khususnya pemangku kepentingan terkait di ekosistem ini, salah satunya adalah Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), sebuah forum untuk semua calon pedagang aset kripto yang terdaftar di Covtra. .

ABI juga menjawab:

Sementara itu, Upbit Indonesia, salah satu bursa di ekosistem cryptocurrency, juga memberikan pernyataan.

Risna Raniadi, Vice President Operations Upbit Indonesia, mengatakan, “Sebagai gantinya, kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengenakan pajak atas perdagangan aset digital.

Ia juga berharap, ke depan, inisiatif pajak ini dapat mengiringi keringanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan ekosistem ini.

Risna mengatakan, “Upbit Indonesia selalu berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah.

Aceh Karnigsi, presiden Asosiasi Blockchain Indonesia, juga menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas tindakan pemerintah tersebut.

“Artinya industri aset kripto saat ini menjadi salah satu bidang yang dilirik pemerintah karena potensi kontribusinya terhadap pendapatan negara sangat besar,” kata Aseh.

Namun kini banyak hal yang menjadi perhatian mereka. Misalnya, “Tarif pajak PPh dan PPN harus diperkuat melalui landasan hukum dan perhatian harus diberikan pada kemampuan pelaku usaha lokal untuk tetap kompetitif,” kata Asih.

Leave a Reply

Your email address will not be published.