Spread the love

Laporan Reporter, Geeta Erawan

Jakarta – Kedatangan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pada Minggu (19/6/2022) disambut tepuk tangan meriah dan sorak sorai warga Jawa Timur, Kabupaten Malang, Sumbermanjing Wetan, dan Desa Tegalrejo.situs judi

Mereka berteriak-teriak sambil menjawab pertanyaan Hadi Tjanto tentang tanaman apa yang mereka tanam untuk kehidupan sehari-hari.

Tanaman tersebut antara lain tebu, jagung, talas, dan sage.

“Hidup Menteri!” juga diteriakkan beberapa kali.

Beberapa dari mereka juga kedapatan merekam ucapan Hardy di ponselnya.

Di hadapan banyak warga, Hadi mengaku pernah mendengar persoalan di Desa Tegalrejo dari staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jatim, khususnya terkait Hak Guna Osaha (HGU) yang dikelola PTPN XII.

Sehingga dia mengaku datang untuk mencari solusi terbaik bagi warga.

Salah satu solusi Hadi adalah warga bisa memanen tanaman apa saja yang mereka tanam.

Hardy berbicara pada Minggu (19/6/2022) dalam keterangan video ATR PR/BPN.

Namun, warga juga harus mengumpulkan data tentang diri mereka dan tanah tempat mereka bekerja.

Nantinya, kata dia, akan ditandatangani kesepakatan kerja sama antara warga dengan PTPN XII.

Sedangkan lahan yang mereka garap adalah milik BUMN, PTPN XII, kata Hadi.

Namun dia mengatakan PTPN harus tetap diuntungkan dari aktivitas darat.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) yang bertugas mengawal proses pendataan sekaligus melindungi penduduk dari mafia tanah.

Dikatakannya, pokja tersebut akan diketuai oleh Kanwil ATR/BPN Jatim.

Hadi mengatakan kepada warga: “Satgas yang mengawasi ini akan segera turun. Kami akan terus memberi tahu Anda tentang tindak lanjut. Saya akan terus menindaklanjuti. Yang penting adalah tuan-tuan, kehilangan pelatihan Anda. Jangan ‘ t “

Usai menyampaikan hal tersebut, Hardy menawarkan kesempatan untuk berbicara tentang persoalan yang dihadapi warga.

Hardy mengambil buku catatan dan berkata bahwa dia akan menulis pertanyaan di tempat.

“Semua masalah di lapangan sudah saya dokumentasikan. Negara ini pasti berpihak pada rakyat. Tapi semua tergantung hukum. Kami mencari solusi terbaik.”

Dia juga mengatakan akan melihat sejumlah masalah yang dikeluhkan warga.

Hardy juga mengimbau warga untuk tidak mengabaikan persoalan tersebut.

Ia juga mengatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini.

“Tentu nanti kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Karena PTPN berada di bawah Kementerian BUMN, bapak ibu sekalian. Nanti kami koordinasikan dan cari solusi, yang utama adalah untuk kepentingan. “Kita semua.” Kata Hardy

Hardy mendampingi La Udi Asravel, Kepala Kantor Wilayah BPN Gunhar, Jawa Timur, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, La Udi Asravel, beserta jajarannya selama kunjungan mereka di Gunhar, Jawa Timur.

Sebelum bertemu dengan warga, Hardy sempat mendengar dari berbagai kepala kantor pertanahan di Provinsi Jawa Timur tentang permasalahan pertanahan yang mereka hadapi di daerah tersebut.

Usai diskusi, Hardy mengarahkan staf untuk menyelesaikan masalah sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku.

Hadi juga menyempatkan diri meninjau lahan untuk HGU Perkebunan PTPN XII Pancursari.

Perkebunan Nusantara (PTPN) XII (Persero) sebelumnya dikabarkan telah memberikan nasihat hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan Desa Tegalrejo dengan Kejaksaan Agung dan Forkopimda Kabupaten Malang.

Tindakan ini dilakukan terkait sengketa tanah antara Kelompok Masyarakat Desa Tigalrejo dengan PTPN XII, pemilik hak atas tanah berupa tanah pertanian, di Balai Desa Tigalrejo Kabupaten Malang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Balai Kota Tigalrejo.

Kegiatan yang diikuti sekitar 76 warga Tigalrejo dan pejabat kota itu dihadiri oleh Bupati Tanjung. Malang, Muhammad Sanusi, Cap. Malang, AKP Hendry Omar dari India, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Malang, Abdul Qadeer, Kepala Badan Negara Land Cap. Malang, La Ode Asrafil, Kepala Bidang Pengawasan dan Penanganan Konflik BPN Kanwil Jawa Timur, Arya Asmana dan Komandan Kodim 0818 serta Letkol Yusuf Dodi Sandra yang juga ahli.

Tindakan tersebut diambil sebagai tanggapan atas keputusan Inkracht (yang telah berkekuatan hukum tetap) Januari lalu terhadap gugatan yang diajukan oleh warga Desa Tegalrejo atas nama Kusnadi dan kawan-kawan (dkk). Perkara yang berlaku diputus di Pengadilan Negeri Kipanjin No. 13 Januari 2021. 160/Pdt.G/2020/dari putusan PN Kpn.

Kepala Sekretaris Perusahaan PTPN XII Winarto melalui kuasa hukumnya, Kejaksaan Agung Kejaksaan Negeri Malang, mengatakan PTPN XII memenangkan gugatan yang diajukan oleh Kusnadi dkk.

“PTPN XII diakuisisi pada 13 Januari 2021. Artinya kepemilikan HGU secara sah dan mempunyai kekuatan hukum,” kata Winarto, Senin (29/3/2021).

Segera setelah kemenangan ini, PTPN XII mengajukan gugatan No. 3 pada Rabu, 4 Februari 2021 (10/3). / 2021).

“Faktanya, litigasi dan klaim didasarkan pada Perkara No. Hampir setara dengan 160/Pdt.G/2020/PN.Kpn.

Sebelumnya, warga Desa Tigalrego yang menjadi subjek gugatan, SHGU No. 2 dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara XII dan mengklaim bahwa sertifikat HGU mengganggu sertifikat kepemilikan penduduk desa Tegalrejo sebagai akibat dari redistribusi tanah yang dilaksanakan pada tahun 1998.

Padahal, lokasi sertifikat tanah yang disebut warga dan lokasi Obyek Sertifikat HGU PTPN XII Pancursari adalah PTPN XII Terbitan No. Ini situs yang berbeda, seperti yang dikonfirmasi oleh jawaban 160/Pdt.G/2020/PN.Kpn.

Gugatan yang dibawa warga Desa Tegalharjo ini dimenangkan sepenuhnya oleh PTPN XII.

Gugatan pertama yang diajukan Ari Esmanto Ben Tokrin cs tahun 2018 dimenangkan oleh PTPN XII dalam Putusan PN Kepanjen No.1. 115 / Pdt.G / 2018 / hal. Keputusan No. 835/PDT/2019/PT SBY tanggal 28 Mei 2019 Kpn.

Kedua, dalam gugatan yang diajukan Ponidi CS tahun 2019, PTPN XII ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung Jawa Timur No. 111Pdt / 2020 / PT SBY Tanggal 20 Mei 2020 PN Kepanjen No. 93/Pdt.G/2019/PN Kpn pada tanggal 31 Oktober 2019.

Dan ketiga, gugatan perdata yang diajukan oleh Kusnadi CS tahun 2020 adalah Putusan PN Kepanjen No. 160 / Pdt.G / 2020 / PN Kpn, 13 Januari 2021.

Winarto menambahkan, “Keputusan ini akan sangat memperkuat status sahnya Sertifikat HGU #2 milik PTPN XII dan meningkatkan semangat kita untuk berjuang memulihkan aset negara yang masih berada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tambah Winarto.

Secara terpisah, pensiunan AKBP Budiharto, Direktur Pengamanan PTPN XII, mengatakan masih banyak masyarakat Desa Tegalrejo yang masuk ke HGU PTPN XII untuk bekerja di HGU Perkebunan Pancursari. Namun, dia dihentikan oleh penjaga taman.

“Bila dilarang, warga tersebut berhak atas Putusan PN Kepanjen No. 31 tanggal 31 Oktober 2019. 93/Pdt.G/2019/PN Meski banyak dalih yang kerap dilontarkan dengan menunjukkan Kpn, putusan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Jawa Timur No. Ditimpa oleh 111Pdt/2020. / 20 Mei 2020 PT SBY,” ujar Jendral.

Leave a Reply

Your email address will not be published.