Spread the love

Jayapura – Jumat (6/6/2022) lalu, digelar rapat khusus di Suni Garden Lake Sentani Hotel & Resort di Kabupaten Papua Jayapura untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di sepanjang Wilayah Adat Papua secara online dan offline.Slot terpercaya

Alhasil, sebanyak 29 provinsi dan kota Papua sepakat mendukung upaya pemekaran Papua.

29 negara bagian dan kota meliputi Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat.

Kemudian Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Doiyai dan Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Mimika Daerah.

Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur dan Walikota Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Provinsi (Forkopimda) Papua, Kongres Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan beberapa pihak terkait. .

Rapat khusus menyepakati beberapa isu terkait dukungan pemekaran Papua.

Peserta konferensi mendengarkan pendapat, aspirasi dan keinginan masyarakat asli Papua yang diwakili oleh kepala daerah, tokoh adat dan agama, perempuan dan pemuda, dan mencapai mufakat.

Kesepakatan ini mencakup dukungan dan komitmen terhadap implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (UU).

Selain itu, peserta pertemuan sepakat untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan wilayah adatnya.

Setelah itu, mereka juga meminta penegakan hukum sektoral di Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

“(Kami) mendesak Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera melaksanakan pembentukan Daerah Otonom (DOB) baru atau pemekaran provinsi, daerah dan kota di Provinsi Papua,” tulis peserta rapat dalam kesepakatan tersebut. Saya mengutip Antar.

Para peserta konferensi kemudian meminta agar provinsi dan kota, serta provinsi Papua, mengikuti formasi khusus untuk menampung anggota Tentara Nasional Indonesia (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Poli).

Selain itu, peserta konferensi meminta alokasi proporsional minimal lima kursi dari Republik Demokratik Kongo, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua (DPD), dan Provinsi Papua perpanjangan.

Selain itu, walikota dan wakil walikota, serta fidusia dan wakil walikota harus dari OAP.

Berita ini tayang di Papua dengan Judul : 29 Kepala Daerah Papua ‘OK ‘ Dukung Pemekaran Daerah

Leave a Reply

Your email address will not be published.